DEKLARASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BEBAS BRUCELLOSIS

Pada tanggal 6 April 2006, bertempat di Desa Doroncanga, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat telah dideklarasikan bahwa Pulau Sumbawa telah bebas dari penyakit Brucellosis. Karena Pulau Lombok telah dinyatakan bebas Brucellosis sejak tahun 2002, maka pada saat itu sekaligus dideklarasikan pula bahwa seluruh wilayah Propinsi NTB telah bebas dari Brucellosis.
Deklarasi ini disampaikan dalam Pidato Menteri Pertanian RI dihadapan Presiden RI dan beberapa anggota Kabinet serta Gubernur NTB dan Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Barat

Dalam acara yang sama Gubernur Nusa Tenggara Barat menyampaikan Pidato / Laporan kepada Presiden RI tentang Potensi Propinsi NTB untuk Pengembangan Subsektor Peternakan. Adapun ringkasan Laporan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peternakan di NTB memiliki peran sangat penting dan strategis dalam upaya penyediaan bahan pangan, komoditi perdagangan antar daerah, lapangan kerja dan usaha masyarakat, sebagai tabungan haji, sumber PAD dan PDRB. Kontribusi peternakan terhadap total PDRB NTB mencapai 4,3 % dengan pertumbuhan rata-rata 4 % per tahun.
   
2. Pembangunan Peternakan di NTB sangat potensil dan prospektif untuk dikembangkan, hal ini ditunjang potensi lahan dan pakan, populasi ternak yang memadai, kultur masyarakat dan permintaan pasar yang terus meningkat baik lokal maupun antar daerah.
   
3. Potensi daya tampung lahan untuk peternakan sekitar 2,6 juta unit ternak setara sapi dewasa. Dari potensi tersebut yang sudah dimanfaakan baru sekitar 30 %, sehingga masih ada peluang pengembangan sekitar 1,8 juta ekor ternak.
   
4. Posisi peternakan NTB saat ini merupakan daerah supply ternak potong dan bibit (terutama sapi dan kerbau) untuk berbagai daerah di Indonesia.
   
5. Produksi ternak Sapi NTB mencapai 100.000 ekor dan ternak kerbau 30.000 ekor per tahun.
   
6. Hasil produksi tersebut terebut dikirim keluar daerah berupa ternak potong rata-rata 32.000 ekor / tahun dan ternak bibit rata-rata 4.200 ekor per tahun.
   
7. Permintaan ternak sapi dan kerbau dari berbagai daerah di Indoenasia terus meningkat dari tahun ke tahun Oleh karena itu pembangunan peternakan di NTB perlu mendapat perhatian tinggi agar mampu melaksanakan fungsinya sebagai daerah sumber bibit maupun sumber ternak potong bagi daerah lain di Indonesia.
   
8. Arah kebijakan pembangunan peternakan NTB secara operasioanal dilakukan melalui upaya-upaya yaitu pengembangan komoditi ternak unggulan daerah, membangun kawasan sentra produksi peternakan, Investasi dan infrastruktur, pelayanan kesehatan hewan serta pelestarian & permurnian plasma nutfah ternak NTB.
   
9. Pemerintah NTB dalam rangka membangun usaha agribisnis dan perekonomian masyarakat telah menetapkan 3 komoditi unggulan daerah sektor pertanian meliputi Sapi , Jagung dan Jarak.
   
10. Pulau Sumbawa merupakan wilayah pengembangan komiditi uggulan daerah yang masih sangat luas dan sangat berpotensi besar untuk pengembangan pertanian terintegrasi.
    
11. Salah satu daerah pengembangan komoditi unggulan tersebut adalah wilayah kabupaten Dompu meliputi kawasan segitiga Kecamatan Pekat, Kempo, Kilo dan Manggelewa.
    
12. Kawasan-kawasan ini memiliki potensi lahan masih cukup luas, seperti kawasan Doroncangai Kec. Pekat yang kita lihat sekarang ini.
    
13. Khususnya wilayah kecamatan Pekat ini, luas wilayah 87.517 Ha. Populasi tenak yaitu sapi 8.970 ekor , kerbau 900 ekor, Kuda dan Kambing 2.550 ekor.
    
14. Potensi daya tampung wilayah ini untuk penggembaaan ternak mencapai 105.900 satuan ternak. Sampai saat ini sudah dimanfaatkan baru 8,8 % dan belum dimanfaatkan, sekaligus masih ada peluang pengembangan sebesar 96.600 satuan ternak.
    
15. Potensi lahan kawasan Doroncanga tersebut belum dikelola secara optimal baik oleh perusahaan swasta, pemerintah maupun masyarakat setempat.
    
16. Kendala utama yang dihadapi perusahaan swasta pengelola kawasan tersebut adalah :
    • Kesulitan air pada musim kemarau.
    • Keterbatasan modal dan sarana air irigasi yang dimiliki swasta dan pemerintah daerah.
    
17. Kedepan kawasan kawasan ini akan dikembangkan sebagai kawasan pertanian terpadu (hortikultura, perkebunan dan peternakan), kawasan agribisnis basis peternakan maupun sebagai kawasan agrowisata.